Dualisme Hukum Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Sengketa Proses Pemilihan Umum

Abstract

Proses penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenai proses pemilihan umum diatur oleh dua macam undang-undang yang berbeda. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mengatur mengenei subjek, objek, dan prosedur penyelesaian sengketa pemilihan umum namun, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juga mengatur mengenai hal yang sama tetapi, dalam UU Pemilu terjadi pelebaran makna terkait subjek dan objek sengketa pemilu. Hal tersebut akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan ketidak adilan apabila terjadi suatu peristiwa hukum dalam proses pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran serta pandangan terkait Analisa penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan suatu rekomendasi kepada penagak hukum dan Masyarakat terkait Solusi penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum guna menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui kajian literatur, analisis dokumen hukum, pendapat pakar hukum, militer, dan akademisi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi perbandingan anatara UU PTUN dan UU Pemilu. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang baik dan adil kepada Pemerintah Indonesia dan memberikan informasi pengetahuan untuk masyarakat Indonesia.